Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola data. Termasuk di sini adalah proses mengumpulkan, menyusun, menyimpan, mengolah, dan menganalisis data dalam berbagai cara, guna menghasilkan informasi yang berkualitas. Juga proses komunikasi data dan informasi untuk pemanfaatannya.
Jika orang berbicara mengenai informasi yang berkualitas, pada umumnya ia mengacu kepada persyaratan seperti relevan atau sesuai dengan kebutuhan, cepat, dan tepat. Relevan, cepat, dan tepat untuk apa? Tentu saja untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam menyelenggarakan manajemen.
Sikap apa yang diperlukan orang pada saat ia harus mengambil keputusan? Satu sikap yang tidak boleh absen dalam hal ini adalah: tiadanya keragu-raguan! Jadi, dengan kata lain, informasi yang berkualitas adalah informasi yang tidak menimbulkan keragu-raguan untuk pengambilan suatu keputusan. Oleh karena itu, relevansi atau kesesuaian informasi itu dengan kebutuhan menjadi sangat mutlak. Tetapi kecepatan juga sangat penting, sebab pengambilan keputusan, apa lagi dalam mengatasi masalah-masalah yang gawat darurat atau berkaitan dengan peluang (yang hanya datang sesaat), tidak dapat menuggu lama. Sedangkan ketepatan berkonotasi dengan kesesuaiannya dengan kenyataan (fakta), atau sering disebut dengan evidence-based. Ketepatan bermakna tidak ada dua atau lebih informasi yang menjelaskan tentang suatu fakta yang sama, yang keduanya berbeda, atau bahkan bertentangan, sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam pengambilan keputusan.
Teknologi informasi, dengan demikian, menjadi sesuatu yang seharusnya ada dalam benak setiap pelaksana manajemen, termasuk manajemen kesehatan.
MANAJEMEN KESEHATAN
Manajemen adalah upaya pengelolaan suatu sistem atau entitas dan sumber dayanya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Inti dari upaya ini adalah pengambilan keputusan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajemen pada hakikatnya adalah rangkaian dari proses pengambilan keputusan-keputusan.
Dalam bidang kesehatan dikenal adanya paling sedikit tiga jenis manajemen, yaitu:
§ Manajemen Pasien/Klien, yaitu rangkaian proses pengambilan keputusan-keputusan dalam menghadapi masalah kesehatan (penyakit dan lain-lain) yang diderita oleh seseorang, sekelompok orang, atau masyarakat. Tujuannya adalah agar pasien/klien tersebut dapat terhindar atau terbebas dari masalah kesehatan, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dalam hal ini manajer atau pengambil keputusannya adalah setiap petugas kesehatan yang melayani pasien/klien (disebut petugas fungsional – dokter, perawat, bidan, sanitarian, dan lain-lain), baik yang bertugas di Puskesmas dan jaringannya maupun yang bertugas di Rumah Sakit dan sarana-sarana kesehatan lain.
§ Manajemen Unit/Organisasi Kesehatan, yaitu rangkaian proses pengambilan keputusan-keputusan dalam menghadapi masalah yang menghambat atau potensial menghambat kinerja unit/organisasi kesehatan. Misalnya masalah tingginya absensi karyawan, masalah kurangnya dana/anggaran, masalah tidak terawatnya peralatan, masalah tingginya kebocoran pendapatan, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar unit/organisasi terhindar atau terbebas dari masalah, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dalam hal ini manajer atau pengambil keputusannya adalah para pimpinan unit/organisasi kesehatan – Menteri Kesehatan dan pejabat terasnya, Kepala Dinas Kesehatan dan staf intinya, Direksi Rumah Sakit, Kepala Puskesmas, dan lain-lain.
Informasi kesehatan yang sangat esensial bagi manajemen kesehatan berasal dari data kesehatan. Oleh karena itu, di setiap unit/organisasi kesehatan wajib hukumnya untuk memiliki bank data. Ketiadaan bank data di suatu unit/organisasi kesehatan mengindikasikan bahwa manajemen kesehatan di unit/organisasi kesehatan tersebut masih belum memadai. Bank data apa saja yang harus dimiliki?
Di unit/organisasi pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit, Balai Kesehatan, dan lain-lain, harus tersedia bank data yang berisi data-data individu pasien/klien dan data-data individu sumber daya (minimal tenaga, keuangan, dan peralatan). Data individu pasien/klien (nama, alamat, usia, diagnosa, tindakan/pelayanan, dan lain-lain) adalah butir-butir yang tercantum dalam catatan medik/rekam medik setiap pasien. Data individu tenaga (nama, umur, pendidikan /profesi, pangkat, masa kerja, dan lain-lain) adalah butir-butir yang tercantum dalam biodata (arsip kepegawaian) setiap karyawan. Data keuangan (pendapatan, biaya tetap, biaya variabel, piutang, modal kerja, dan lain-lain) adalah butir-butir yang tercantum dalam catatan keuangan setiap periode (misalnya bulanan atau triwulanan). Catatan-catatan tersebut dengan demikian haruslah diisi dengan benar dan dipelihara dengan baik. Jika tidak, maka bank data akan berisi “sampah” yang walaupun diolah dengan cara secanggih apa pun akan keluar “sampah” juga. Keluaran yang buruk seperti ini sudah barang tentu akan menimbulkan keragu-raguan dalam pengambilan keputusan, atau bahkan dapat menjerumuskan manajer ke dalam pengambilan keputusan yang keliru, sehingga terganjal masalah baru (alih-alih memecahkan masalah yang ada). Oleh karena itu, catatan-catatan yang baik, benar, dan tertib merupakan modal bagi terciptanya bank data yang baik. Hanya catatan-catatan yang telah baik, benar, dan tertiblah yang layak diusung ke dalam perangkat teknologi informasi. Jika tidak, maka akan tetap berlaku “Garbage In, Garbage Out” (GIGO).
PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jadi pendayagunaan teknologi informasi dalam mendukung manajemen kesehatan adalah dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan data. Kinerja pengelolaan data akan dapat ditingkatkan jika data yang tersedia adalah data yang berasal dari catatan-catatan (rekaman) yang benar. Rekam medik pasien misalnya, harus diisi dengan benar – jika diagnosa awal sewaktu pasien baru masuk Rumah Sakit ditulis “febris”, maka jika nanti setelah pemeriksaan laboratorium ternyata pasien itu menderita “demam berdarah”, rekam medik pasien tersebut harus segera diperbarui (updated). Jika tidak, maka pada waktu menghitung jumlah pasien demam berdarah, pasien tadi tidak akan terhitung. Atau jika semua pasien “febris” dihitung sebagai pasien “demam berdarah” tentu tidak tepat. Mungkin hal ini tidak berpengaruh terhadap manajemen pasien. Tetapi, jika itu terjadi pada berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus pasien, maka pengambilan keputusan dalam manajemen Rumah Sakit akan menjadi kurang benar. Patut kiranya diingat bahwa teknologi adalah sekedar alat. Segala sesuatunya akan kembali kepada “manusia yang menggunakan alat” itu (man behind the gun).
Mencermati uraian tersebut di atas, dapatlah kiranya disimpulkan bahwa pendaya-gunaan teknologi informasi dalam manajemen kesehatan yang utama adalah untuk mengelola data dan informasi. Pengertian ini tidak terbatas kepada pengolahan dan analisis data menjadi informasi saja, melainkan juga komunikasi data dan informasi tersebut. Oleh karena itu, banyak pakar menyebutnya teknologi informasi dan komunikasi – TIK (information and communication technology – ICT). Jadi, jika saat ini Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan Departemen Kesehatan mulai dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi (komputer dan sarana jaringannya) tidak lain adalah sebagai upaya meningkatkan manajemen kesehatan. Puskesmas dan Rumah Sakit dikomputerisasi dalam rangka meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan dalam manajemen pasien/klien dan manajemen unit/ organisasi pelayanan-pelayanan kesehatan tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Departemen Kesehatan dikomputerisasi adalah dalam rangka meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan, khususnya dalam manajemen unit/organisasi kantor Dinas dan Departemen serta manajemen Sistem Kesehatan (Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota, Sistem Kesehatan Provinsi, dan Sistem Kesehatan Nasional).
Kalau Puskesmas, Rumah Sakit dan sarana kesehatan lain memperoleh data dari catatan-catatan yang dipunyai, hal yang sedikit berbeda terjadi pada Dinas Kesehatan dan Departemen Kesehatan. Untuk manajemen unit/organisasi kantor, memang Dinas Kesehatan dan Departemen Kesehatan juga mengandalkan catatan-catatan yang dipunyai. Tetapi untuk keperluan manajemen Sistem Kesehatan (wilayah), Dinas Kesehatan dan Departemen Kesehatan sangat tergantung kepada masukan data dari unit-unit/organisasi-organisasi kesehatan strata di bawahnya. Departemen Kesehatan sangat tergantung kepada komunikasi data dengan Dinas-dinas Kesehatan Provinsi, sedangkan Dinas Kesehatan Provinsi sangat tergantung kepada komunikasi data dengan Dinas-Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sangat tergantung kepada komunikasi data dengan Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana-sarana kesehatan lain. Untuk itu, maka perlu dibangun suatu jaringan online (intranet dan internet) yang menghubungkan simpul-simpul tersebut, agar komunikasi data dapat berlangsung secara cepat.
Namun demikian disadari bahwa penggunaan jaringan online yang memerlukan investasi cukup besar itu, kurang efisien jika digunakan hanya untuk komunikasi data. Oleh karena itu, sambil mengembangkan bank-bank data dan komunikasi data/informasinya, perlu dikembangkan pemanfaatan-pemanfaatan lain terhadap jaringan online yang dibangun. Misalnya saja: (1) Executive Information, di mana para manajer dapat berkonsultasi langsung dengan manajer di strata atasnya (Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kepada Menteri Kesehatan); (2) Teleconference, di mana seorang manajer bisa menyelenggarakan rapat jarak jauh dengan anak buahnya (Direksi Rumah Sakit dengan para Kepala Instalasi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan para Kepala Puskesmas di wilayahnya, atau Menteri Kesehatan dengan para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi); (3) Long-distance Learning, di mana Pusdiklat Kesehatan atau Balai-balai Pelatihan Kesehatan dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan jarak jauh (tanpa harus hadir di kelas) untuk petugas-petugas kesehatan; (4) Web-based Networking, di mana setiap unit/ organisasi kesehatan dapat berbagi (sharing) data dan informasi menggunakan situs-situs atau website; (5) Telemedicine, di mana Rumah Sakit dapat melakukan diagnosa dan bahkan terapi (prescribing & dispensing) jarak jauh untuk pasiennya atau sebuah Rumah Sakit dapat berkonsultasi jarak jauh dengan Rumah Sakit rujukannya (karena citra hasil rontgen pun dapat dikirim melalui jaringan online).
RENCANA KE DEPAN
Dalam Rencana Strategis Departemen Kesehatan tahun 2006-2009 disebutkan adanya empat Strategi Utama, yaitu: (1) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, (2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, (3) Meningkatkan sistem surveilans, monitoring, dan informasi kesehatan, (4) Meningkatkan pembiayaan kesehatan. Keempat Strategi Utama ini kemudian dijabarkan ke dalam 17 Sasaran, di mana Sasaran ke-14 berbunyi: “Terwujudnya sistem informasi kesehatan yang evidence based di seluruh Indonesia.” Hal ini berarti bahwa pada akhir tahun 2009, telah tersedia dan dimanfaatkannya data dan informasi kesehatan secara akurat, tepat, dan cepat, dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kesehatan (pengambilan kebijakan/keputusan bidang kesehatan) di Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Departemen Kesehatan. Indikatornya adalah: Seluruh Kabupaten/Kota telah terhubung melalui jaringan online dengan Provinsi dan Departemen Kesehatan serta memanfaatkannya secara optimal.
Sasaran ke-14 ini merupakan titik tolak bagi penyusunan Rencana Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) tahun 2007-2009. Dalam Rencana Program ini sasaran ke-14 tadi akan dicapai secara bertahap, dengan target tahunan sebagai berikut:
§ Tahun 2007: 60% Kabupaten/Kota, 100% Rumah Sakit Pusat, dan 100% Provinsi telah terhubung dan memanfaatkan secara minimal jaringan online ke Departemen Kesehatan.
§ Tahun 2008: 90% Kabupaten/Kota, 100% Rumah Sakit Pusat, 60% Rumah Sakit Daerah, 60% Balai Besar milik Pusat, dan 100% Provinsi telah terhubung dan memanfaatkan secara optimal jaringan online ke Departemen Kesehatan.
§ Tahun 2009: Seluruh Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Pusat, Rumah Sakit Daerah, dan Provinsi telah terhubung dan memanfaatkan secara optimal jaringan online ke Departemen Kesehatan.
Yang dimaksud dengan memanfaatkan secara minimal (tahun 2007) adalah:
§ Komunikasi Data: beberapa penyakit dan masalah potensial Kejadin Luar Biasa, kinerja keuangan, dan tenaga kesehatan strategis (mis: dokter dan bidan PTT).
§ Informasi Eksekutif: konsultasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang masalah-masalah mendesak, dan umpan-balik Dinas Kesehatan Provinsi dan atau Departemen Kesehatan.
§ E-procurement: informasi atau pengumuman tentang lelang-lelang (tender) yang diselenggarakan oleh jajaran kesehatan.
§ Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Desa Siaga dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan oleh Kabupaten/Kota.
§ Uji-coba Teleconference: antar-Pejabat Departemen Kesehatan Pusat, antara pejabat Departemen Kesehatan Pusat dengan pejabat-pejabat Daerah.
Sedangkan yang dimaksud pemanfaatan optimal (tahun 2008 dan 2009) adalah:
§ Komunikasi Data: semua data esensial yg diperlukan untuk manajemen kesehatan.
§ Informasi Eksekutif dan Teleconference.
§ E-procurement: secara penuh, baik pengumuman lelang maupun pengadaannya.
§ Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Desa Siaga dan Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan.
§ Uji-coba pemanfaatan jaringan online secara maksimal, seperti: Long-distance Learning, Web-based Networking, dan Telemedicine.
PENUTUP
Demikian uraian secara ringkas tentang pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kesehatan. Apa yang dapat dilakukan oleh Departemen Kesehatan hanyalah sampai di tingkat Kabupaten/Kota. Dengan demikian diperlukan kerjasama dari para Bupati/Walikota dan DPRD untuk dapat membiayai pengembangan jaringan online antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Puskesmas serta sarana-sarana kesehatan lain, menggunakan anggaran setempat (APBD).
Walaupun hanya sampai tingkat Kabupaten/Kota, tetapi mengingat begitu banyak-nya Kabupaten/Kota di Indonesia (lebih dari 400), tentu Departemen Kesehatan memerlukan dana yang tidak sedikit pula dalam rangka Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS). Untuk itu, dukungan dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya DPR dan Departemen Keuangan, sangat diharapkan.
Sumber : Bahan Seminar, Ibu Siti Fadilah Supari, Menteri Kesehatan RI ” Improving Health Through Information Technology” Jakarta, 28 Maret 2007.
